Bantul (MTsN 8 Bantul) – Staf Humas MTsN 8 Bantul Joko Purwanto, S.Pd mengikuti Bimbingan Teknis (bimtek) pemasangan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berbasis online yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Bantul, Rabu (31-05-2023) di Aula Pertemuan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT). Kegiatan dihadiri Aminuddin, S.Ag.M.Si (Kasubbag TU Kankemenag Bantul), Isman, S.Pt,SAP (analis kepegawaian), Agus Yunianto, SE, MAP (analis ketatalaksanaan), dan Aris Ginanjar, S.Kom (Pengelola IT).
Aminuddin dalam pengarahan mengatakan bahwa survey sangat penting untuk peningkatan kualitas pelayanan di sebuah satuan kerja. Melalui aplikasi, survey digunakan untuk bagian parameter peningkatan pelayanan meskipun sangat subyektif. “Data (hasil survey) ini penting untuk internal kita (satker lingkungan kemenag Bantul) untuk peningkatan kualitas” kata Aminuddin. “Survey ibarat cermin dari kita semua untuk mengetahui diri kita dan memperbaikinya” imbuhnya. Menurutnya bagian dari pelayanan di sebuah satuan kerja di lingkungan kemenag harus ada ‘upgrading’. Meskipun sibuk dan capek saat bekerja tetap harus tersenyum dalam melayani masyarakat sebaik mungkin. Aminuddin berpesan agar seluruh pegawai di lingkungan kemenag Bantul untuk terus menaati regulasi, teliti, dan hati – hati dalam menjalankan tugas.
Isman menambahkan perwakilan madrasah yang diundang di bimtek diharuskan mengupload aplikasi SKM dan IPK di website madrasah. Apliasi survey ini akan menjadi jembatan untuk berinteraksi secara baik dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan lebih baik. Setelah bimtek, satuan kerja harus siap mengaplikasikan aplikasi survey karena untuk mendapatkan gelar WBBK harus mempunyai survey masyarakat yang dikelola dengan baik. Aplikasi akan menyuguhkan secara otomatis 2 laporan yaitu SKM dan IPK secara realtime online.
Agus Yunianto selaku pemateri bimtek menambahkan dasar hukum membuat survey adalah Peraturan Menpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang penyusunan survey kepuasan masyarakat untuk penyelenggaraan pelayan publik. Unsur yang dinilai dalam survey ada 9 yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, kesesuaian biaya pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana. Ketentuan penyelenggaraan hasil survey pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dilaksanakan berdasarkan beberapa ketentuan diantaranya survey dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada di satuan kerja, dilakukan kepada seluruh penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan, diutamakan memanfaatkan media berbasis digital sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pelaporan hasil survey. Indikator dalam survey indeks persepsi korupsi adalah penyalahgunaan jabatan (diskrimanasi pelayanan), perbuatan curang (tidak prosedural/ ada kecurangan/ada penipuan), hadiah (imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan), transparansi pembayaran (pungutan liar), dan percaloan. Terdapat 4 skala nilai persepsi dengan nilai internal konversi prosentase IKM 25 – 64,99 adalah D (tidak baik), 65 – 76,60 C (kurang baik), 76,61 – 88,30 B (baik), dan 88,31 – 100 A (sangat baik).
Seluruh peserta mendapat panduan dan penjelasan cara mengelola aplikasi survey dari Aris Ginanjar selaku pemateri teknis bimtek. Ia menjelaskan jika aplikasi sudah diinstal di sub domain, admin selanjutnya mengatur setingan survey diantaranya pertanyaan yang akan diajukan. “Jika semua sudah selesai, link dari sub domain ’ditaruh’ ke domain utama (website madrasah) sehingga bisa diakses oleh pengguna” jelas Aris (jkp).
Keterangan Gambar:
Aminuddin, S.Ag.M.Si (Kasubbag TU Kankemenag Bantul) saat memberikan pengarahan dihadapan staf Humas MTsN 8 Bantul Joko Purwanto, S.Pd dan seluruh peserta bimtek aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi di Aula Pertemuan Gedung PLHUT Bantul, Rabu (31/5/2023).